PIDIE | Narasi penertiban tambang emas ilegal di Geumpang, Pidie, kembali mengemuka. Aparat menggembar-gemborkan aksi pembakaran tenda dan pemusnahan peralatan, seolah-olah wilayah hutan Geumpang benar-benar sudah bersih dari para perusak lingkungan. Namun, deretan fakta di lapangan dan suara warga menampar keras wacana “penertiban adil” yang kerap dikumandangkan pejabat daerah dan kepolisian.
Aroma ketidakadilan menguar sejak hari pertama penertiban, Jumat (19/9). Sejumlah tenda dan camp milik penambang lokal dihancurkan dan dibakar, peralatan disita, pekerja digiring ke kantor polisi. Tetapi, dengan kasat mata warga sendiri menyaksikan—tenda-tenda lain, yang selama ini diduga dibekingi pemodal besar, termasuk kelompok China, tetap berdiri kokoh tanpa satu helai terpal pun tersentuh api petugas. “Kalau mau ditertibkan, tertibkan semuanya! Jangan hanya tenda orang Aceh saja yang dibakar, kenapa punya orang China utuh? Siapa yang lindungi mereka ini?” tandas salah seorang tokoh masyarakat Geumpang. Di tengah kepulan asap dari sisa-sisa kamp rakyat yang dipaksa hilang, deretan ekskavator, alat berat, dan tenda operasional diduga milik jaringan China–modal kuat, tetap santai menunggu giliran emas keluar dari tanah Aceh.
Kesaksian ini tak lagi jadi bisik-bisik. Dari pengakuan warga maupun vokalis lokal seperti Amat Tong Red, terbuka dua masalah pokok: diskriminasi penegakan hukum, dan absennya keberanian aparat membongkar siapa bandarnya. Tidak ada satu pun alat berat kelas pemodal besar yang dibakar. Padahal, ratusan ekskavator—berkapasitas triliunan rupiah per tahun—selalu masuk dari jalur yang sama, memakai jalur distribusi yang mustahil tidak terpantau. Setiap bulannya, satu unit alat berat ditengarai wajib “setor” hingga puluhan juta rupiah. Jika benar ada 133 unit ekskavator, putaran uang miliaran rupiah tiap bulan melenggang tanpa jejak jelas, tanpa langkah hukum nyata, tanpa pernah disentuh operasi, kecuali penonjolan penangkapan colongan level buruh atau operator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik pun menuntut jawaban: siapa sebenarnya yang punya kuasa mengatur keluar-masuk alat berat di Geumpang? Siapa beking di belakang tambang China? Jalur logistik, peralatan, hingga bahan bakar solar industri mustahil berjalan tanpa restu pejabat dan aparat di level tertentu. Fakta di lapangan, setiap penertiban selalu didahului “bomber”—penambang kecil lebih dulu dijadikan horor, tenda-tenda dibumi hangus, agar opini publik merasa sudah terjadi penegakan hukum. Namun, tiga hari berselang, “business as usual” kembali hadir, jaringan modal besar tetap menggali, emas tetap pergi ke tangan-tangan gelap, dan masyarakat hanya menjadi penonton di atas tanah sendiri.
Ironi makin kentara ketika pemerintah dan aparat berlindung di balik slogan “penegakan hukum dan perlindungan lingkungan”. Sementara suara masyarakat sudah tak percaya: lebih dari satu dekade, kerusakan lingkungan Geumpang hanya tumbuh dan tumbuh. Sungai mati, lahan sawah gagal panen, ancaman longsor makin mengancam setiap musim. Pemeriksaan kualitas air dan tanah dari Dinas Lingkungan Hidup hanya jadi alibi statistik—seolah upaya “ilmiah” sudah cukup menutupi kegagalan menindak otak kejahatan. Padahal, kerugian ekologis dan ancaman keselamatan ribuan keluarga di hilir tak pernah dianggap prioritas.
Pertanyaan tajam berikutnya—apakah penertiban ini hanya sandiwara tahunan? Kenapa setiap alat berat besar selalu selamat dalam setiap operasi? Siapa exactly yang mendulang emas ketika warga Geumpang diusir dari hutannya sendiri? Dugaan indikasi keterlibatan oknum aparat, atau setidaknya pembiaran sistemik, bukan lagi rumor. Setiap episode penertiban selalu memunculkan pola yang sama: garda bawah ditangkap, aktor intelektual modal besar lenyap dari penyidikan.
Desakan dan kegelisahan publik pun makin keras. Aceh Policy Watch menuntut Mabes Polri, Kapolri, dan Kejaksaan turun, bukan sekadar mengirim instruksi meja. Pemerintah Aceh sudah berulang kali mengeluarkan maklumat mengusir alat berat hingga batas waktu tertentu, tapi cuma jadi dokumen, nihil realisasi. Lembaga lingkungan sampai menempuh jalur hukum, mengumpulkan bukti siapa sebenarnya pemilik alat berat dan jalur distribusi bahan bakar tambang.
Kini, masyarakat ingin satu jawaban konkret: siapa mafia dan deking utama di balik pertambangan emas ilegal? Kenapa hanya penambang kecil dan Aceh sendiri yang selalu dikorbankan, sementara jaringan China dan alat beratnya kebal hukum? Jika penertiban hanya dijadikan panggung, sementara perusak lingkungan tetap pura-pura hilang dan besok kembali menggali, Kredibilitas penegakan hukum menjadi barang tak berharga di hadapan rakyat.
Negara harus berani membongkar seluruh rantai kriminal ini: dari pemasok alat berat, pemberi modal, distributor bahan bakar, sampai pembeli emas hasil curian. Sapu bersih semua, tanpa kompromi. Jika tidak, Geumpang akan tetap menjadi monumen ironi: bumi Aceh yang digali dan dikuras kelompok asing, sementara warganya hanya dipaksa menelan kerusakan dan kemiskinan. Dan sejarah pasti mencatat, aparatur negara gagal membela rakyat, gagal menutup celah mafia tambang yang bersekutu dengan kepentingan kekuasaan.
Waktu bicara. Geumpang menunggu keberanian. Negara harus membuktikan siapa sebenarnya berpihak kepada rakyat, dan siapa selama ini sibuk mengunci mulut serta membakar harapan warga dengan “penertiban setengah hati”. Jangan sampai, setiap penertiban hanya membuat asap semakin tebal—menutupi ketidakadilan dan membiarkan para penjarah bumi tetap tertawa keras dari balik tenda yang tak pernah terbakar. (TIM INVESTIGASI )
